Kewenangan Tanpa Kapasitas


Sumber:
http://m.inilah.com/read/detail/1780475/kewenangan-tanpa-kapasitas

Oleh: Ikrar Nusa Bakti
Sabtu, 1 Oktober 2011,

Reformasi politik yang bergulir sejak 21 Mei 1998 memang telah mengubah segalanya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di masa Orde Baru hanya memberikan stempel pengesahan atas kebijakan pemerintah, kini benar-benar punya gigi.

Bandul kekuasaan pun berubah dari yang dulu di tangan eksekutif (executive heavy) menjadi berat ke legislatif (legislative heavy). Bahkan kini DPR dalam hal-hal tertentu bukan saja melaksanakan fungsi legislatif semata, melainkan juga eksekutif dan yudikatif.

Mari kita tengok betapa besarnya wewenang DPR, baik komisi-komisi di DPR dan terlebih lagi Badan Anggaran (Banggar) dalam menentukan anggaran negara. Sesuai UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, banggar bertugas membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan komisi terkait.

Banggar juga menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi. Membahas Rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Kewenangan yang amat besar itu, sayangnya, tidak ditunjang oleh kapasitas para anggota DPR untuk melaksanakannya. Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari sisi usia dan pendidikan, adalah yang terbaik dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Lebih dari dua pertiga anggota DPR adalah wajah-wajah baru, muda dan berpendidikan sarjana strata-1 sampai strata-3. Sayangnya, pemahaman mereka mengenai fungsi legislasi dan pengawasan Dewan amatlah terbatas, belum lagi kedisiplinan mereka yang amat buruk dalam mengikuti sidang-sidang di DPR.

Bahkan seorang pimpinan salah satu komisi di DPR mengatakan pada saya bahwa ia pernah memimpin rapat komisi yang hanya dihadiri oleh tiga orang termasuk dirinya! Lebih khusus lagi kita juga mempertanyakan, berapa dari jumlah anggota banggar yang benar-benar mengetahui fungsi dan peran mereka dalam menentukan APBN bersama pemerintah?

Pastinya kurang dari 10 persen anggota Banggar yang benar-benar mengetahui proses usulan anggaran negara dari tingkat terendah ke costing di Dirjen Anggaran antara kementerian/lembaga bersama aparat dirjen anggaran bersama Bappenas dan juga pemahaman atas satuan-1 sampai satuan-3 mata anggaran kementerian/lembaga.

Satu hal yang menyedihkan, ketika pembahasan dari kementerian/lembaga itu diserahkan oleh komisi-komisi di DPR yang telah memrosesnya terlebih dulu dengan masing-masing mitra kerja mereka di kementerian, para anggota banggar malah mulai kasak kusuk untuk mencari komisi atau menjadi perantara/broker proyek-proyek pemerintah bersama mitranya di pemerintahan dan para pengusaha yang akan melaksanakan proyek-proyek tersebut melalui tender proyek yang sudah direkayasa siapa pemenangnya.

Lebih gila lagi, ada juga anggota banggar yang memiliki perusahaan sungguhan atau pengejar rente (rent seekers) untuk menampung proyek-proyek pemerintah itu.

Kasus korupsi mantan anggota DPR yang juga anggota banggar, Muhammad Nazaruddin, adalah salah satu contoh dari praktik semacam itu. Tidak sedikit pimpinan DPR, anggota DPR dan mantan anggota DPR yang mengisahkan berbagai cerita mengenai bagaimana mafia anggaran di DPR bermain.

Menurut mereka pemain utamanya tidak banyak, tapi para anggota banggar lainnya kecipratan hasil korupsi tersebut. Tapi, jangan coba-coba mencari bukti hukum yang mudah, kecuali jika para penegak hukum sangat jeli dan tekun untuk membongkarnya.

Seperti diutarakan oleh anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, “permainan mafia anggaran melibatkan banyak pihak dan tertutup. Sulit untuk membuktikan dugaan permainan itu karena praktiknya seperti orang buang gas (maaf, kentut-penulis). Ada bau, tetapi sulit diketahui siapa yang membuang gas” (Kompas, Kamis, 29/9/2011).

Pembocoran informasi mengenai praktik mafia anggaran di banggar DPR justru dilakukan oleh adanya anggota banggar yang tertangkap seperti Nazaruddin, atau dari para pengusaha atau anak buahnya yang tertangkap sepeti Mindo Rosalina Manulang dan M. El Idris dalam kasus pembangunan wisma atlet Sea Games XXVI/2011 di Palembang senilai Rp 191 miliar.

Anggota banggar yang disebut- sebut terlibat adalah Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan I Wayan Koster. Dalam kasus proyek pembangunan infrastruktur di 19 daerah transmigrasi di Papua Barat senilai Rp 500 miliar, bocoran informasi adanya uang ke Menakertrans datang dari pengusaha Dhanarwati.

Dalam kasus ini, dua wakil ketua banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey dijadikan saksi oleh KPK. Banggar, pejabat dan atau staf ahli/khusus di kementerian serta pengusaha adalah bagian yang tak terpisahkan dari praktik mafia anggaran itu.

Jika anggota banggar yang memiliki kewenangan besar tapi miskin pengetahuan, kedisplinan dan nurani untuk memajukan negeri ini, yang terjadi adalah mereka menjadi perampok negeri tanpa berfikir bagaimana masa depan anak-anak negeri ini. Kasus Nazaruddin harusnya titik awal untuk membongkar kasus-kasus mafia anggaran di Banggar DPR! [mor]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: