Perempuan dan Korupsi


Sumber:
http://m.kompas.com/news/read/2011/07/29/02505845/perempuan-dan-korupsi

Neta S Pane

Pada tahun 2011, sejumlah negara memilih perempuan menduduki jabatan strategis, dengan harapan bisa menekan angka korupsi. Ironisnya di Indonesia, semakin banyak perempuan ditangkap karena kasus korupsi.

Awal Januari 2011, Dilma Rousseff dilantik sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Brasil. Pertengahan Februari 2011, Brasil mengangkat Martha Rocha sebagai kepala polisi. Perempuan pertama kepala polisi Brasil ini diangkat karena bersih dari korupsi. Kepala polisi sebelumnya dicopot karena korup dan bersekongkol dengan gembong obat bius.

Akhir Juni 2011, Christine Lagarde menjadi perempuan pertama Ketua Dana Moneter Internasional. Seminggu kemudian, Yingluck Shinawatra terpilih sebagai perempuan pertama Perdana Menteri Thailand.

Tampilnya para perempuan ini mengingatkan pada Nyi Ageng Serang, Cut Nya’ Dhien, Malahayati, Martha Christina Tiahahu, RA Kartini, dan Dewi Sartika. Mereka berjuang tanpa pamrih untuk bangsanya. Bahkan, pada abad ke-18, sejumlah perempuan menjadi ratu di Kesultanan Aceh. Mereka menciptakan kemakmuran, ketertiban, kemajuan dalam perdagangan, dan tentunya bebas korupsi.

Fakta sejarah inilah yang membuat miris tatkala melihat sejumlah perempuan Indonesia ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Ironisnya, jumlahnya kian bertambah. Tahun 2008 dari 22 koruptor Indonesia hanya dua perempuan terlibat. Tahun ini, tujuh perempuan ditangkap karena kasus korupsi.

Selain sebagai pelaku, mereka menjadi operator untuk mengamankan koruptor dari jeratan hukum. Para perempuan ini memainkan peranan kunci dalam praktik mafia hukum.

Artalyta Suryani, misalnya, terlibat dalam kasus penyuapan jaksa Rp 5,9 miliar. Harini Wiyoso, pengacara Probosutedja, menyuap Mahkamah Agung Rp 4,8 miliar. Nunun Nurbaeti buron dalam kasus cek pelawat. Malinda Dee membobol dana nasabah Citibank. Mindo Rosalina Manulang terlibat kasus suap proyek Wisma Atlet. Imas Diansari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung, tertangkap basah menerima suap Rp 200 juta dari Manajer PT Onamba Indonesia Odi Juanda. Dari 26 anggota DPR yang terlibat kasus cek pelawat, ada dua perempuan menjadi tersangka, yaitu Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina. Keduanya menerima suap seusai memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Kasus-kasus korupsi di daerah juga melibatkan perempuan. Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, misalnya, menjadi tersangka korupsi pembebasan lahan senilai Rp 19 miliar. Lalu, Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim Rini Sukriswati menjadi buron dalam kasus korupsi petani tebu Rp 28 miliar.

Padahal, hasil penelitian Bank Dunia tahun 1999, Corruption And Woman In Goverment, menyimpulkan, perempuan memiliki hasrat lebih rendah untuk menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut merekomendasi, jika jumlah anggota parlemen perempuan cukup banyak di suatu negara, hal itu berpotensi kuat menurunkan tingkat korupsi.

Teori ini kemudian meyakinkan perempuan mampu menjadi pengontrol dan pengarah bagi lelaki yang sering gelap mata dan salah langkah. Banyak pihak percaya rasa malu menjadi kekuatan efektif bagi perempuan untuk tidak korupsi, seperti meminta-minta komisi.

Rupanya teori tahun 1999 itu sudah bergeser. Saat ini perempuan justru memainkan peran strategis dalam praktik mafia hukum dan mafia kasus. Dalam kasus Imas Diansari, misalnya, ia disangka berperan memenangi perkara PT Onamba Indonesia di tingkat Mahkamah Agung.

Surat Kartini

Memang jumlah perempuan yang terlibat belum terlalu banyak dibandingkan dengan pelaku laki-laki, tetapi kecenderungannya naik signifikan. Bukan mustahil yang tertangkap hanya ”puncak gunung es”.

Terlepas dari hal itu, makin banyaknya perempuan terlibat dalam kasus korupsi di negeri ini adalah keprihatinan. Sebab, perempuan adalah ibu pendidik anak. Banyak orang percaya surga berada di kaki ibu.

Saya teringat surat RA Kartini kepada Rosa Abendanon, 21 Januari 1901. ”Dari perempuanlah pertama- tama manusia itu menerima didikannya, di haribaannyalah anak itu belajar merasa dan berpikir, berkata-kata, dan makin lama makin tahulah saya bahwa didikan yang mula-mula itu bukannya tidak besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian hari. Dan, bagaimana ibu bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, bilamana mereka sendiri tidak berpendidikan?”

Surat Kartini itu menemukan konteksnya kala kita merenungkan bagaimana ibu bumiputera sanggup mendidik anaknya bila mereka sendiri koruptor, tukang suap, dan operator mafia kasus?

Sebab itu, perempuan Indonesia harus diselamatkan dari jebakan mafia hukum yang mungkin memperalat mereka sebagai operator, mediator, dan tukang suap. Justru perempuan Indonesia, seorang ibu atau perempuan, harus diarahkan memiliki peran besar dalam melawan korupsi.

Napoleon Bonaparte mengatakan, kemajuan perempuan adalah ukuran kemajuan negeri. Dalam pidato penganugerahan gelar doctor honoris causa bidang filsafat teknologi dari Universitas Indonesia, 30 Januari 2010, BJ Habibie menegaskan, di balik sukses seorang tokoh tersembunyi peran dua perempuan yang amat menentukan, yaitu ibu dan istri. Sebab itu, ketika ada perempuan ditangkap karena kasus korupsi, negeri ini pantas menangis.

Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: