Melihat Keolahragaan Kita


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/31/04461441/melihat.keolahragaan.kita

Oleh Mohammad Bakir

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng membuat keputusan mengejutkan. Andi tidak mengakui Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan Sekretaris Umum PSSI Nugraha Besoes sekaligus ”mengusir” Nurdin dari lingkungan Gelora Senayan.

Karut-marut persoalan PSSI yang berlangsung sejak tahun 2006, saat Nurdin masuk penjara, menguras energi hampir seluruh warga bangsa. Upaya pelengseran Nurdin mencapai puncaknya pada pelaksanaan Kongres Sepak Bola Nasional di Malang sampai Kongres PSSI di Pekanbaru yang harus berakhir mengenaskan.

Keputusan Andi Mallarangeng itu mengharuskan kita menunggu langkah lanjutan yang akan dilakukan, baik oleh pemerintah maupun Nurdin Halid dan kawan-kawan. Kedua belah pihak sama-sama menunggu keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk melangkah lebih lanjut. Memang keputusan FIFA tidak selamanya murni berdasarkan fakta di lapangan.

Kita masih ingat keberhasilan Qatar dan Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Menjelang penetapan oleh FIFA, muncul serangkaian tudingan jual beli suara di tubuh Komite Eksekutif FIFA.

FIFA telah mengambil langkah tegas terkait isu penjualan suara oleh Reynald Temarii (Tahiti) dan Amos Adamu (Nigeria). Mereka adalah dua dari 24 anggota Komite Eksekutif FIFA. Langkah tegas yang diambil FIFA itu menyusul laporan investigasi wartawan Sunday Times.

Terkait dengan kasus PSSI, FIFA pun sebenarnya mengetahui dengan jelas bahwa Nurdin Halid memang tidak bisa menjadi calon sesuai dengan Statuta FIFA. Bahkan, kalau mau fair, FIFA seharusnya tidak memberi waktu kepada Nurdin untuk memimpin PSSI sejak dia masuk bui karena kasus korupsi September 2007.

Saat itu FIFA pernah meminta PSSI melakukan pemilihan ulang ketua umumnya. Namun, upaya melengserkan Nurdin ditolak oleh hampir semua pengurus PSSI. Tidak hanya bertahan, Nurdin dan koleganya juga ”mempermainkan” statuta yang memungkinkan pasal terkait pidana ”dilunakkan”.

Alih-alih lengser, Nurdin justru dapat mengantongi restu FIFA untuk tetap menduduki jabatan Ketua Umum PSSI sampai masa jabatannya habis, 30 April 2011. Nurdin dan koleganya terus melenggang hingga Menpora tidak lagi mengakui kepemimpinannya.

Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk melengserkan Nurdin terus bergulir. Pada pelaksanaan Kongres Sepak Bola Nasional di Malang, tidak kurang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal untuk mengganti Nurdin. Meski demikian, di lapangan perintah Presiden kurang mendapat dukungan.

Karut-marut PSSI yang menjadi berita besar ini ternyata hanyalah bagian kecil dari kondisi olahraga kita. Pada hampir semua cabang olahraga, kepengurusannya tidak solid. Bahkan sebagian kecil cabang olahraga tidak memiliki agenda tahunan yang jelas.

Masih segar dalam ingatan, awal Februari lalu atlet senam masih berlatih dengan asupan makanan seadanya di Gedung Senam Radin Inten di bawah asuhan Jonathan Sianturi. Itu terjadi ketika kepengurusan PB Persani belum jelas juntrungannya. Dalam istilah Jonathan, mereka melaksanakan pelatnas secara mandiri.

Kesadaran atlet untuk berprestasi yang masih tinggi belum dibarengi dengan pengelolaan yang cukup memadai. Mereka sering menjadi obyek, bukan subyek utama bagi peningkatan prestasi. Hal itu, misalnya, terlihat dari lambatnya kucuran dana untuk pelatnas senam.

Ada cabang yang menolak mendatangkan pelatih asing hanya gara-gara persoalan internal pengurus olahraga tersebut. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi pengembangan dan peningkatan prestasi yang sangat kita harapkan menjelang SEA Games yang tinggal tujuh bulan lagi.

Belum lagi melihat birokrasi keuangan di Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang cenderung birokratis. Satlak Prima tidak akan mengucurkan dana pelatnas untuk cabang olahraga sebelum mereka mendaftarkan namanya. Belum lagi untuk mendapatkan dana uji coba, misalnya, pengurus cabang olahraga wajib membuat proposal. Proposal itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Pelaksana Prima sebelum bisa dicairkan oleh Kantor Menpora. Dari hitungan beberapa pengurus cabang, rata-rata dibutuhkan waktu dua pekan dari menyetor proposal sampai dana dicairkan.

Selain tidak biasa membuat proposal, pengurus cabang juga tidak bisa berlama-lama menunggu pencairan dana dari Satlak. Namun, untuk menalangi seluruh biaya pelatnas yang cukup besar itu pun rasanya tidak mungkin. Wajar jika muncul keluhan terhadap birokratisasi olahraga ini.

Target menjadi juara umum SEA Games 2011 sepertinya akan tetap sekadar menjadi impian jika semua pemangku kepentingan olahraga menganggap situasi keolahragaan kita masih dalam kondisi normal. Beberapa cabang terukur, seperti balap sepeda, panahan, dan renang, juga tampak belum optimal.

Renang, misalnya, menargetkan enam medali emas dari 38 nomor yang dipertandingkan. Bahkan, PB PRSI menyatakan, empat medali emas dari nomor renang perairan bebas alias renang di laut, bukan di kolam.

Perkembangan beberapa cabang yang menggelar pelatnas di luar Jakarta, seperti panahan, sulit terpantau. Kendalanya, antara lain, seperti disebutkan di atas, setiap kegiatan di lingkungan Satlak Prima didasarkan pada proposal.

Dengan kerja keras, upaya meraih target juara umum belum tertutup meski kemungkinan itu hampir mustahil. Namun, jika pengelola olahraga masih menjadikan SEA Games sebagai tujuan akhir, upaya seperti ini akan dianggap sia-sia belaka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: