Resolusi 1973


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/23/04283816/resolusi.1973

TRIAS KUNCAHYONO

Perang telah berkobar. Bom-bom berjatuhan. Peluru-peluru kendali menerjang sasarannya. Korban pun berjatuhan. Dan, pemimpin Libya, Moammar Khadafy, dengan suara lantang berteriak akan mengobarkan perang dalam waktu lama. Ia juga membagikan senjata kepada rakyat pendukungnya.

Perang berkobar setelah Dewan Keamanan (DK) PBB menerbitkan resolusi yang diberi nomor 1973, Kamis (17/3) pekan lalu. Penerbitan resolusi mulus tanpa hambatan. Tidak ada negara yang menentang, hanya abstain: China, Rusia, Brasil, India, dan Jerman. Sisanya, 10 negara—AS, Inggris, Perancis, Lebanon, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Gabon, Kolombia, Portugal, dan Afrika Selatan—menyetujui.

Yang menarik, dua dari lima anggota tetap—China dan Rusia—abstain; tiga anggota tetap—AS, Inggris, dan Perancis—menyetujui. Kelima anggota tetap ini memiliki hak veto, tetapi hak veto itu tidak digunakan China dan Rusia. Mereka memilih abstain dan menyatakan memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan krisis Libya dan masih banyak persoalan yang belum terjawab berkait dengan resolusi itu.

Itulah sebabnya koran The New York Times menyebut, resolusi itu merupakan momen yang luar biasa pada zaman sekarang. Yang juga luar biasa adalah pelaksanaan resolusi itu dipimpin oleh Perancis dan Inggris serta diundang oleh Liga Arab yang mengusulkan perlunya diterapkan zona larangan terbang di atas Libya. Tujuannya jelas, mencegah pesawat-pesawat tempur rezim Khadafy mengebomi rakyat yang melawannya.

Apa tujuan?

Apa sebenarnya tujuan resolusi itu? Pertanyaan itu berkembang setelah AS dan Eropa menyerang Libya. Anggota-anggota Liga Arab pun, yang semula mendukung resolusi, kecuali Suriah dan Aljazair, kini mulai berpikir ulang meski ada yang tetap kukuh pada pendirian semula, semisal Qatar dengan mengatakan ”untuk menghentikan pertumpahan darah”.

DK PBB secara tegas menyatakan, resolusi diterbitkan setelah melihat terjadi ”kejahatan terhadap kemanusiaan”. Karena itu, DK memutuskan untuk menerapkan larangan terbang di langit Libya—zona larangan terbang—dan mempererat sanksi terhadap rezim Khadafy dan para pendukungnya.

Apakah penerapan ”zona larangan terbang” berarti serangan militer, yang oleh Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dianggap cacat dan memberikan peluang intervensi atas kedaulatan negara lain (The Wall Street Journal); yang dikecam oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez, Presiden Nikaragua Daniel Ortega, Presiden Bolivia Evo Morales, dan mantan Presiden Kuba Fidel Castro (The Washington Post); tetapi didukung oleh Sekjen Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Abdel Rahman bin Hamad al-Attiyah dengan mengatakan ”serangan militer bukan intervensi, melainkan untuk melindungi rakyat dari pertumpahan darah” (The Wall Street Journal).

Yang tertulis dalam resolusi jelas: melindungi rakyat Libya. Dan, DK PBB memberikan kewenangan penggunaan kekuatan militer, termasuk pemaksaan zona larangan terbang, melindungi rakyat dan wilayah rakyat sipil yang menjadi sasaran serangan Khadafy, pasukannya dan tentara bayaran.

Berhenti sampai di sini? Bagaimana dengan Khadafy? Dibiarkan berkuasa? Itulah yang kini menjadi pertanyaan meski dulu Presiden Barack Obama pernah mengatakan, Khadafy telah kehilangan haknya untuk memerintah.

Tetapi, apabila pada akhirnya Khadafy tetap berkuasa, bisa diartikan misi ”DK PBB” gagal. Sebab, tindakan Khadafy terhadap rakyatnya bisa jadi akan berulang lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: