Partai, Parlemen, dan Ancaman bagi Daulat Rakyat


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/10/05174266/partai.parlemen.dan.ancaman.bagi.daulat.rakyat

Jika Anda anggota DPR sekarang, jangan sampai berani absen saat pengambilan suara di rapat paripurna. Jika pilihan sikap yang didukung partai Anda nantinya kalah, Anda yang absen pun bisa menjadi kambing hitam—kecuali jika Anda memang petinggi, atau setidaknya dekat dengan petinggi partai politik Anda. Sederet ”ancaman” bisa membayangi langkah Anda.

Bagi parpol, langkah mengontrol pemerintahan harus dimulai dari mengontrol anggotanya sendiri di parlemen. Kekuatan itu nyata karena parpol bisa mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggotanya yang duduk di DPR.

Masuk menjadi anggota parlemen adalah serangkaian proses ketundukan pada aturan internal parpol. Pimpinan parpol berhak mengajukan calon yang akan berlaga di pemilihan umum. Untuk bisa menjadi calon, seseorang harus menjadi anggota parpol bersangkutan. Lantas, sekalipun ada kewajiban untuk memerhatikan kualitas calon, siapa yang bisa mengubah urutan daftar calon yang ditetapkan oleh pengurus parpol?

Pilihan sistem pemilu berikut perangkat teknisnya pun tidak berpihak pada politikus yang ”tidak berkecukupan”. Pemilihan langsung, penetapan calon berdasarkan suara terbanyak dalam sistem pemilu proporsional yang jelimet menjadikan politikus bermodal besar (relatif) punya keunggulan. Dalam kondisi seperti itu, tidak mengherankan jika kemudian politikus semakin terikat, antara lain kepada kalangan pemodal yang membiayai kampanyenya.

Saat masuk ke parlemen pun, ikatan kepada konstituen di daerah pemilihan—padahal, butuh biaya besar pula untuk merawat loyalitas konstituen—bisa dikalahkan oleh keputusan parpol. Perdebatan mana yang harus didahulukan, posisi sebagai wakil rakyat dan wakil parpol, kerap terjadi ketika ada perbenturan kepentingan.

Jadilah, parlemen menjadi panggung perilaku parpol. Menjadi pimpinan diperebutkan karena posisi itu lekat dengan fasilitas. Dana politik menjadi isu sentral dalam perebutan dan pelanggengan kekuasaan. Istilah ”komisi mata air” dan ”komisi air mata” menjadi jamak tatkala mengacu pada penentuan-kebijakan yang potensial dikapitalisasi.

Pergeseran

Dilihat dari teori situasi historis, parpol muncul sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Parpol dibentuk untuk mengatasi krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi (Ramlan Surbakti, 1992). Parpol dilahirkan untuk mengagregasikan aspirasi masyarakat. Namun sejarah mencatat, parpol di Indonesia tak kunjung mandiri, gagal memanfaatkan momentum untuk indepen, dan selalu diintervensi oleh eksekutif (Riswandha Imawan, 2004).

Setelah terkungkung lama sekadar sebagai ”stempel” kebijakan pemerintah semasa rezim Orde Baru, reformasi kemudian mengembalikan fungsi (sebenarnya) parpol sebagai salah satu elemen trias-politika. Fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting mewujud lebih kuat di parlemen pascareformasi. Hanya saja, kenyataan kerap kali tidak seindah yang diharapkan.

Alih-alih menjalankan pengawasan secara efektif, fungsi ini kerap dilihat menjadi upaya parlemen untuk mencampuri (mengganggu?) fungsi lembaga lain. Mengawasi dan mengintervensi menjadi wilayah dengan batas yang kabur. Padahal, semestinya mengawasi cukuplah memastikan lembaga yang diawasinya menjalankan fungsi sebagai mestinya.

Fungsi budgeting potensial ”diperluas” dengan peluang mengambil keuntungan lewat persetujuan sejumlah proyek pembangunan. Kasus kickback untuk anggota DPR atas persetujuan anggaran beberapa proyek pemerintah memperlihatkan bahwa kekuasaan untuk menyetujui anggaran pun bisa ditransaksikan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, keberpihakan pada hak rakyat kerap dipersoalkan, bahkan disebut sampai tahap memiskinkan rakyat. Pasal dan ayat dalam rancangan undang-undang potensial ditransaksikan. Dukungan institusi asing dalam pembuatan perundang-undangan kerap pula dituding menjadi penyebab ketidakberpihakan parlemen kita kepada rakyatnya sendiri. Ujungnya, ketentuan dalam sejumlah undang-undang mental saat diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

Keterlibatan parlemen dalam pemilihan pejabat publik pun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok parpol. Salah satu contohnya adalah kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom yang kini proses hukumnya terus bergulir.

Kuskridho Ambardi dalam buku Mengungkap Politik Kartel (2009) menyatakan, kepentingan kolektif partai-partai untuk mengamankan sumber-sumber keuangan mereka telah mengendalikan perilaku mereka sebagai satu kelompok kartel. Dana nonbujeter bisa menyebabkan terbentuknya sistem kepartaian yang terkartelisasi karena membutuhkan persekutuan partai untuk menutupi perburuan rente atau kolusi keuangan yang dilakukan oleh partai-partai.

Faktanya memang, parpol dibebani biaya besar untuk membiayai keberlangsungan organisasi. Bahkan sekadar untuk menjadi peserta pemilu saja, butuh dana ekstrabesar untuk menyusun kepengurusan sampai ke daerah. Ketidakmampuan menggalang dana dari anggotanya menjadikan sejumlah elite menjadi gantungan utama pengisi kas parpol, termasuk di antaranya adalah memanfaatkan posisi di parlemen (dan/atau jabatan publik lainnya). Di sisi lain, anggota parlemen dan pejabat publik dari parpol pun terbebani dengan investasi yang dikeluarkan saat kampanye. Dua kondisi itu membelit parpol menjadi organisasi yang rapuh dan rawan penyelewengan.

Dalam tataran pragmatis, misi parpol adalah mendapatkan kekuasaan, lantas mencoba melanggengkan kekuasaan yang telah didapatkan. Karenanya, segala sumber daya dan daya upaya diarahkan untuk itu. Tidak mengherankan jika semua lini bisa diberdayakan, termasuk dengan korupsi.

Di atas permukaan, parpol getol mencitrakan diri dalam pemberantasan korupsi. Namun faktanya yang terbuka kemudian, parpol kerap disebut menjadi salah satu yang bermasalah dengan korupsi. Survei nasional Kemitraan pada 2001 memperlihatkan bahwa parpol termasuk salah satu institusi yang tidak dipercaya masyarakat Indonesia. Survei Kemitraan pada 2010 juga memperlihatkan bahwa ketidakpercayaan terhadap legislatif tinggi sekali.

Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan hasil survei Eurobarometer untuk European Commission tahun 2009. Responden dari 10 negara menilai politisi sebagai yang paling korup di negara mereka. Kesepuluh negara itu, antara lain, Irlandia, Spanyol, Perancis, Italia, dan Inggris.

Keharusan perbaikan

Hubungan antara uang dan politik sangat menentukan kualitas demokrasi. Pengaturan soal dana politik sangat diperlukan, sekalipun kerap terabaikan pada awal masa transisi demokrasi. Barulah setelah dua dekade, sejumlah negara di Amerika Latin menetapkan aturan terkait keuangan parpol dan kampanye pemilu (Democracies in Development, 2002).

Merujuk pengalaman itu, tentulah Indonesia masih punya harapan. Perangkat teknis yang mesti dicoba adalah dengan menata sistem keuangan parpol dengan aturan yang lebih ketat, termasuk mencegah pengaruh berlebihan kelompok kepentingan dalam parpol. Selain itu, semestinya Undang-Undang Partai Politik menjadi elemen penting dasar operasional parpol, mengatur soal pengelolaan umum dan keuangan. Ketentuan UU Parpol tidak hanya melulu soal aturan main parpol untuk mengikuti pemilu, namun termasuk—bahkan terutama—harus memuat soal tanggung jawab parpol.

Strategi dan ukuran untuk mengeliminasi korupsi di parpol antara lain tecermin dengan restrukturisasi otoritas parpol, perubahan kerangka eksternal dari aktivitas parpol, serta penguatan demokrasi internal parpol, peningkatan akuntabilitas (Verena Blechinger, Political Parties, 2005)

Mengutip Herbert Kitschelt, parpol penting dalam demokrasi, tapi yang tak kalah pentingnya adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi, yang bertugas mengawasi agar parpol setia kepada janji-janjinya selama kampanye dan menawarkan model-model alternatif partisipasi warga negara (Ihsan Ali-Fauzi, 2009).

Dengan peran sebagai representasi rakyat, parpol tidak bisa dibiarkan terasing dalam kegelapan. Membiarkan parlemen memburuk, membiarkan parpol semakin amburadul, sama artinya dengan memercayakan daulat rakyat kepada yang tak layak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: