Pagar Betis Mengepung “Tikus” di “Sawah Bangsa”


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/10/05212469/pagar.betis.mengepung.tikus.di.sawah.bangsa

Masyarakat pedesaan Indonesia hingga kini masih rajin turun ke sawah beramai-ramai memburu tikus yang menggerogoti sawah mereka. Pada tahun 1960-an, rakyat Jawa Barat menggelar operasi pagar betis dengan beramai-ramai turun ke lapangan dengan efektif mengepung kelompok pemberontak Darul Islam-Tentara Islam Indonesia. Pada zaman modern, ”sawah bangsa”, yakni perekonomian Indonesia, digerogoti keluarga besar ”tikus koruptor” yang harus dibasmi seluruh rakyat.

Strategi serupa menggerakkan pagar betis semua elemen masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga hingga petinggi pemerintahan harus bergerak serempak untuk memutus tradisi korupsi dan membasmi koruptor di semua lini, yang menjadi pemicu utama kemiskinan dan rangkaian kekacauan politik di Indonesia.

Budaya korupsi sudah sedemikian berurat-berakar jauh sebelum era yang kerap diajarkan di sekolah di Indonesia, yakni masa VOC. Windu, alumnus Jurusan Arkeologi Universitas Udayana Bali, mengisahkan, betapa di masa silam angka besaran pajak yang terukir di prasasti tentang jumlah yang harus dibayarkan sebuah desa pun telah di-mark up oleh pemungut cukai kerajaan.

Aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto menegaskan pentingnya membangun cara berpikir yang benar dan bekerja keras untuk meraih sukses. Meski dia tidak suka, fakta membuktikan bahwa korupsi sudah sedemikian membudaya di Indonesia. Sudah barang tentu, perlawanan yang dilakukan juga terjadi dalam domain perang budaya.

”Terjadi sindrom Nigeria. Petinggi negara merampok, saya kebagian apa,” ujar Bambang.

Rakyat di pedalaman Papua dan daerah di luar Jawa akhirnya juga mengambil sikap serupa melihat sumber daya alam mereka dikuras ke Jakarta dan dinikmati segelintir pejabat. Sebagian warga Papua dan rakyat daerah kaya sumber alam akhirnya bersikap ”masa saya tidak kebagian korupsi”.

Bangsa Indonesia telanjur disuguhi cara berpikir bagaimana hidup enak tanpa kerja keras. Ragam tayangan audiovisual membuat rakyat kecil melihat bagaimana seseorang yang miskin mendadak kaya tanpa dijelaskan logika kerja keras, menabung, dan tahan banting untuk meraih kesuksesan material dalam hidup.

Memang miris, kegemerlapan fisik kehidupan ala bintang sinetron di Indonesia lebih dicintai dibandingkan kecerdasan para juara olimpiade fisika, olimpiade kimia, olimpiade matematika, dan lain-lain.

Bambang menceritakan, di pelbagai daerah di Nusantara, ada beragam istilah untuk menyebutkan bermacam-macam jenis uang terima kasih untuk bantuan yang diterima seseorang.

Upaya mengepung perilaku korupsi itu dilakukan secara sporadis di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mahasiswa Fakultas Hukum diminta menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengawasi proses peradilan selama dua bulan di sejumlah pengadilan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mengawasi perilaku koruptif di tingkat lembaga peradilan yang kerap membuat rakyat kecil tidak memiliki kesempatan mendapat keadilan.

”Saya ditelepon beberapa ketua pengadilan yang menyatakan keberatan dengan adanya KKN mengawasi proses peradilan hingga vonis. Internal UGM juga ada yang menelepon menyatakan keberatan. Kami mendapati beragam vonis yang aneh dan janggal selama program tersebut,” ujar Zainal Arifin Mochtar, aktivis antikorupsi dan pengajar di Fakultas Hukum UGM.

Hasil KKN itu dibukukan dengan judul Rubuhnya Pengadilan Kami. Zainal mengingatkan, komitmen para penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sedemikian rendah dan justru sangat bersahabat dengan para koruptor. Akibatnya, seperti tergambar dalam penelitian Kemitraan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Partnership for Governance Reform) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pun rendah. Mereka dinilai sebagai lembaga yang tingkat korupsinya tinggi, seperti halnya partai politik dan lembaga legislatif.

”Hukum justru dimanfaatkan penegak hukum untuk kepentingan diri sendiri dan memberikan kemudahan kepada koruptor dengan cara mengubah pasal pidana. Demikian pula remisi dan keringanan hukuman bisa diberikan kepada koruptor,” kata Zainal.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra menjelaskan, pemiskinan koruptor menjadi senjata pamungkas untuk menghentikan sepak terjang koruptor yang tidak takut pada hukum, akrab dengan penegak hukum, serta mampu membeli pintu penjara.

”Koruptor tidak takut penjara yang bisa dibeli. Koruptor kita justru takut pada kemiskinan,” katanya.

Upaya memerangi korupsi secara simultan juga harus diawali dalam pucuk pimpinan organisasi pemerintahan. Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Zumrotin, menceritakan, siswa di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri selalu menyampaikan, upaya reformasi dan pembersihan Polri seharusnya dilakukan di tingkat perwira tinggi. Perwira pertama dan perwira menengah TNI juga memiliki pandangan yang serupa.

Dimulai dari rumah

Saldi menekankan pentingnya membangun perilaku jujur dan antikorupsi dalam lingkup terkecil, yakni keluarga, dan dimulai dari hal-hal yang terlihat sepele.

”Anak saya pun harus mengembalikan pensil milik teman sekelas yang tidak sengaja terbawa pulang. Setidaknya, dia saya suruh menelepon temannya yang memiliki pensil itu,” ujarnya.

Perkara kecil lain seperti menyontek juga menjadi nilai dasar untuk menanamkan nilai antimencuri (korupsi). ”Setahu saya, hanya ada satu SMA di Jakarta yang mengeluarkan siswanya yang ketahuan menyontek,” kata dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Karlina Supelli.

Taruna Akademi Militer juga akan dikeluarkan jika ketahuan menyontek. Namun, disayangkan Karlina, sistem pendidikan di Indonesia secara umum hanya mengajarkan murid sekadar mengejar nilai tanpa memedulikan caranya dan kemampuan berpikir rasional serta berbudi pekerti. Kejujuran terhadap diri sendiri memang menjadi faktor penting. Ragam usaha kecil yang menjadi besar hingga bangsa nirsumber daya alam menjadi negara kelas dunia seperti Singapura yang mendasari nilai hidupnya dari kejujuran.

Sebagai contoh, salah satu pendiri Kompas Gramedia, Petrus Kanisius Ojong (Awyang Peng Koen), selalu meluangkan waktu memerhatikan apakah lampu tidak terpakai sudah dimatikan hingga keran air telah ditutup dengan semestinya. Pebisnis besar, seperti keluarga Tionghoa peranakan dalam banyak kesempatan, mengisahkan betapa hal-hal kecil, seperti menggunakan sisa pensil dan sisa kertas dipakai untuk catatan, merupakan pembelajaran yang penting untuk membangun etika pada kerja dan efisiensi, yang pada gilirannya berguna dalam membangun sifat antikorupsi.

Salah satu hasil dari gerakan masyarakat yang dibangun dengan sifat jujur dan tekun adalah bangsa Singapura. Singapura memiliki mentalitas kiasu, yakni harus bekerja sempurna dan lebih baik daripada orang lain, yang diiringi kesadaran kolektif sebuah tindakan individu yang baik akan berdampak kepada masyarakat.

Selain itu, juga membangun kesadaran baru pada masyarakat untuk terlibat mengawasi perilaku penyelenggara negara dan penggunaan anggaran negara, yang berasal dari uang rakyat, agar tidak terjadi korupsi.

”Follow the money dan awasi,” kata Laode M Syarif dari Partnership for Governance Reform. Sebab, sesuai APBN tahun 2011, misalnya, anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp 836,6 triliun dan Rp 393 triliun untuk belanja pemerintah daerah.

Semua orang di negeri ini, dari arah mana saja, harus mau ”turun ke sawah” untuk mengepung ”tikus” koruptor yang bisa menggagalkan panen kesejahteraan rakyat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: