Pasca-“Rights Issue” dan Sektor Manufaktur


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/02/21/03054114/pasca-rights.issue.dan.sektor.manufaktur

A TONY PRASETIANTONO

Bank Mandiri akhirnya berhasil menyelesaikan rights issue, yakni penerbitan saham baru yang dijual kepada publik, dengan hasil Rp 11,68 triliun. Ini adalah episode lanjutan dari rights issue yang sebelumnya juga berhasil dilakukan BNI yang mendapatkan Rp 10,4 triliun. Langkah strategis ini memberikan kesempatan kedua bagi bank BUMN itu untuk lebih ekspansif sehingga bisa mendorong intermediasi finansial.

Sayangnya, kisah sukses ini tak diikuti oleh Garuda Indonesia. Penjualan saham perdana (initial public offering/IPO) Garuda hanya diserap pasar 53 persen. Sisanya, 47 persen, harus dibeli sendiri oleh para penjamin emisinya (underwriter), yang juga BUMN (Danareksa, Bahana, dan Mandiri Sekuritas).

Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa niat baik Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong tata kelola BUMN melalui kepemilikan publik di lantai bursa harus tetap dibarengi dengan strategi yang tepat.

Ada beberapa hal yang menjegal IPO Garuda. Pertama, waktunya bersamaan dengan rights issue Bank Mandiri. Jelas Bank Mandiri lebih punya daya tarik. Dengan laba Rp 8,5 triliun pada 2010, jelas jauh dari laba Garuda yang di bawah Rp 500 miliar.

Kedua, belum pernah ada preseden, industri penerbangan punya daya tarik di bursa Indonesia. Jujur saja, kinerja Garuda belum cukup meyakinkan sebagai pionir, apalagi sejak 2009 posisinya bukan lagi pemimpin pasar.

Ketiga, sebagian dana hasil IPO dipakai untuk membayar utang kepada Bank Mandiri. Jumlahnya signifikan, yakni Rp 1,4 triliun. Bank Mandiri meraup laba Rp 400 miliar dari pembayaran utang ini. Hal ini tentu bukan daya tarik bagi investor, bahkan membuat enggan membeli saham Garuda.

Ketiga alasan itu lebih esensial daripada argumen bahwa kegagalan IPO Garuda karena timing indeks harga saham kita sedang masuk siklus menurun. Nyatanya, Bank Mandiri masih mampu memetik Rp 11,68 triliun dan semuanya diserap pasar.

Kementerian BUMN harus lebih cermat dan jeli dalam menentukan BUMN apa yang atraktif di bursa dan kapan penjualan sahamnya dilakukan. Tatkala semester lalu BNI diizinkan menjual saham barunya lebih dulu daripada Bank Mandiri, itu sebuah keputusan jitu. Namun, saham Garuda diizinkan masuk bursa hampir berbarengan dengan saham baru Bank Mandiri. Ini jelas kontraproduktif.

Sejauh ini industri yang atraktif di pasar modal kita adalah perbankan, pertambangan, telekomunikasi, dan industri yang berkaitan dengan infrastruktur (semen dan baja). Di luar itu, Kementerian BUMN harus lebih cermat berhitung.

Kembali ke soal rights issue BNI dan Bank Mandiri, tugas apa saja yang mesti dilakukan keduanya? Rights issue memberikan tambahan energi. Bank Mandiri kini punya modal Rp 51 triliun, sedangkan BNI Rp 32,6 triliun. Selanjutnya, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Mandiri menjadi 16,5 persen dan BNI 18,5 persen.

Konsekuensi dari penambahan modal oleh publik ini menyebabkan kepemilikan saham pemerintah di kedua bank sama-sama mengalami dilusi menjadi 60 persen. Secara teoretis, meningkatnya saham publik akan berdampak baik karena transaksi saham di lantai bursa menjadi semakin likuid dan pengawasannya dilakukan oleh lebih banyak pemilik. Implikasinya, tata kelola perusahaan semakin membaik.

Pada kemudian hari, rights issue masih bisa dilakukan lagi sampai saham pemerintah turun menjadi 51 persen. Pemerintah masih perlu menjaga kepemilikan mayoritas karena bank-bank BUMN masih menjadi andalan sebagai ”agen pembangunan” yang tidak bisa begitu saja diambil alih peranannya oleh bank-bank swasta, misalnya dalam pemberian kredit infrastruktur.

Belanja infrastruktur Indonesia (oleh pemerintah, BUMN, dan swasta) hanya 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau cuma Rp 200 triliun setahun, masih di bawah standar 5 persen untuk negara emerging market, sebagaimana Malaysia, Thailand, Brasil, dan Vietnam. Yang terhebat adalah China yang belanjanya mencapai 10 persen terhadap PDB atau sekitar 580 miliar dollar AS, setara dengan PDB Indonesia setahun!

Di Jakarta, lambatnya pembangunan infrastruktur ini tecermin dari terbengkalainya proyek monorel dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Padahal, keduanya sebenarnya tergolong murah. Monorel ”cuma” Rp 6 triliun dan bandara sekitar angka tersebut.

Dengan asumsi pembangunannya bisa selesai dalam tiga tahun, biayanya hanya Rp 2 triliun per tahun. Angka ini setara dengan pembangunan gedung baru DPR. Jika pembangunan gedung DPR bisa dibatalkan, dananya dapat dialihkan ke monorel yang manfaatnya lebih besar.

Monorel lebih strategis daripada gedung DPR. Yang kini diperlukan dari pemerintah dan DPR adalah pengambilan keputusan yang cerdas (smart decision) untuk memihak monorel dan bandara.

Dengan bertambah kuatnya struktur permodalannya, hendaknya Bank Mandiri dan BNI melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional banyak terkonsentrasi di sektor-sektor yang kurang padat karya, seperti transportasi, telekomunikasi, dan jasa.

Karena itu, kini perlu diperkuat kredit ke sektor manufaktur yang selain menyerap banyak tenaga kerja juga memberikan andil nilai tambah yang besar.

Sektor lain yang juga harus didorong adalah pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor ini termasuk kategori ”kredit korporasi” yang berskala besar di atas Rp 200 miliar.

Ciri-ciri kredit ini adalah berisiko tinggi, tetapi memberikan bunga yang rendah sehingga tidak banyak bank yang tertarik. Risiko tinggi berkaitan dengan fluktuasi harga, sedangkan bunga rendah akibat skala kreditnya yang besar.

Secara tipikal, sebagian besar bank di Indonesia lebih senang memberikan kredit konsumen (misalnya untuk pembelian rumah/apartemen, kendaraan, dan barang-barang konsumtif) karena profil risikonya lebih rendah dan suku bunganya lebih tinggi daripada kredit korporasi.

Ke depan, dua tren akan berkembang. Pertama, gelombang rights issue akan terus dilakukan oleh bank untuk memperkuat modal dan memungkinkan berekspansi.

Kedua, bank perlu lebih giat masuk ke sektor yang menyerap tenaga kerja untuk menolong penurunan angka pengangguran yang kini diklaim Badan Pusat Statistik sebesar 7,4 persen.

Bank yang kurang berpengalaman bisa bergabung dalam konsorsium untuk menyalurkan kredit korporasi. Di sisi lain, Bank Indonesia harus memfasilitasi dan memberikan berbagai skema insentif.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: