Manifesto Rakyat Geram!


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/29/03503415/manifesto.rakyat.geram

Oleh Zainal Arifin Mochtar

Sesungguhnya kegeraman masyarakat bermula dari kemuakan. Kita semua benar-benar muak dengan hukum yang tak kunjung tegak.

Tahun-tahun belakangan sangat penuh dagelan penegakan hukum. Banyak perkara korupsi, tetapi tak satu pun selesai dan berujung pada pertanggungjawaban hukum secara substantif. Pada hakikatnya institusi negara telah terlihat benar-benar gagal dan cenderung ”berpenyakit”. Kepolisian dan Kejaksaan sudah benar-benar tak mampu berbuat banyak. KPK setiap akan melangkah diancam dengan terali besi dan kriminalisasi.

Berbagai perkara terbengkalai. Sering kali hanya terungkap di ruang publik, tetapi tak ada yang selesai dan tuntas. Kesemua perkara seakan tersandera, tak bergerak, ada yang ”saling mengunci”, dan bodohnya dengan penyakit yang terus-menerus sama dari kemarin hingga hari ini. Negara terus-menerus jatuh pada lubang yang sama: kendala soal kemampuan dan ketiadaan kemauan negara.

Peran negara

Sulit dibantah bahwa fakta menunjukkan keadaan negara yang sudah tidak mampu bergerak untuk melawan para koruptor dan mafia hukum. Padahal, pada saat yang sama, inilah tujuan negara dibuat. Begitu banyak teori tentang kenapa negara dibuat mencantumkan bahwa ada pola hubungan rakyat dengan negara dalam kerangka mendapuk negara mengerjakan tugas suci untuk melaksanakan penegakan hukum, termasuk untuk para koruptor mafia hukum.

Namun, kelihatannya sulit lagi berharap kepada negara untuk mengelola penegakan hukum. Pada banyak kesempatan, negara malah bersalin rupa menjadi pelaku penyalahgunaan kewenangan yang disematkan kepada pelaksana kekuasaan negara. Aparat negara inilah yang bertindak korup. Merekalah yang berdagang penegakan hukum demi keuntungan kantong atau kepentingan partai.

Hukum gagal ditegakkan karena kemampuan uang menggelapkan mata penegak hukum. Sering kali semua seakan-akan mandek karena alat takarnya adalah politik. Dalam banyak kesempatan, presiden pun kelihatan tak mampu bergerak karena tersandera isu partai dan saling tarik kepentingan politik yang berujung pada mempertahankan kekuasaan.

Padahal, negara tak pernah dibuat hanya untuk menyelamatkan partai tertentu atau presiden tertentu. Silakan siapa pun yang memimpin dan berapa kali pemimpin negara saling silih berganti, tetapi yang diminta rakyat adalah penegakan hukum baik dan benar. Yang memang benar-benar mau melawan dan memberantas korupsi dan mafia demi kemakmuran kita semua dan bukan untuk citra kecantikan diri dan demi bahasa pemenangan kontestasi politik berlabel pemilu.

Karena itu, negara harus mampu bangkit. Negara harus berada pada wilayah terdepan untuk penegakan hukum. Negara harus meneguhkan kembali janji yang diucapkan dalam deklarasi bersama ketika negara didirikan. Tanggung jawab sebagai pelaku kekuasaan negara yang pembiayaan pelaksanaan kewenangannya ditanggung oleh rakyat Indonesia yang membayar pajak dan pungutan bersifat memaksa lainnya demi mendapatkan ”pelayanan” negara tersebut.

Negara tidak boleh keliru dengan cara berpikir soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Seorang mafia hukum yang terang-terangan telah terus-menerus mengulangi perbuatan ”nakal” meski ketika sudah di penjara sama sekali tak layak mendapatkan privilese dari negara. Negara harus berpikir untuk benar-benar menjerakan para koruptor. Bukan karena ajaran pemidanaan ”balas dendam”, melainkan karena memang mau membangun monumen kuat yang jadi tonggak perlawanan terhadap korupsi dan mafia.

Bangkit melawan

Kondisi inilah yang jadi tonggak bahwa sudah saatnya kita semua saling bergandeng tangan. Saling berpegang erat menagih janji negara melakukan penegakan hukum. Seluruh penduduk negeri ini harus padu dengan langgam sama bahwa kita semua memang ingin merdeka dari semua jenis tindakan korupsi dan mafia.

Mereka yang menghalangi adalah mereka yang memang pelaku tindakan korupsi, pencuri uang negara, serta pemberi dan penerima suap yang merasa terancam dengan visi merdeka dari korupsi. Merekalah yang harus kita musuhi bersama. Dalam bahasa yang sama ini, hentikan berbagai cara pandang politik yang seakan-akan pengotak-ngotakan. Membela penegakan hukum untuk kasus tertentu bukan karena mau menyelamatkan partai tertentu.

Jangan sampai berpretensi menegakkan hukum untuk kasus Bank Century adalah membela partai tertentu melawan partai tertentu. Begitu juga untuk mendorong penyelesaian para mafia pajak di kasus Gayus. Bukan karena mau mendukung partai tertentu lantas menghajar partai tertentu. Saatnya penduduk negeri ini bergerak mendorong penegakan hukum yang memang seharusnya ada. Bukan yang lain. Karena itu, seluruh energi dan dukungan harus diberikan kepada lembaga-lembaga dan unsur tersisa yang masih bisa diharapkan dalam peran negara yang dibutuhkan.

KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, PPATK, LPSK, dan Pengadilan Tipikor harus menjadi lebih kuat mendorong penegakan hukum serta pemberantasan korupsi dan mafia agar bisa tegak dengan baik. Dukungan yang tersisa bagi mereka yang masih mau bertungkus lumus untuk harapan lebih baik buat negeri ini.

Bahasa sama untuk mengenyahkan para koruptor dan mafia ini juga harus bisa diartikan ikrar agar mampu dan mau untuk bersama-sama mengawasi negara untuk tetap bekerja mendukung penegakan hukum. Kita semua harus mau berjanji mengontrol mereka para pemegang kuasa negara ini. Mereka yang tidak serius harus digantikan yang lebih serius.

Boleh jadi, inilah manifesto bersama rakyat yang sedang geram. Yang menjadi dasar dari keinginan bersama untuk menyatakan kegeraman dan kemuakan terhadap koruptor dan para mafia.

Penduduk negeri ini ingin bersatu karena rakyat Indonesia yang sudah bosan hidup dengan ketiadaan kemampuan menegakkan hukum. Menjadi semacam gerakan bersama untuk melawan semua yang membunuh hukum demi kepentingan mereka. Kita geram kepada pemerintah korup, politisi busuk, dan para mafioso hukum yang bekerja bersembunyi di balik kata demokrasi, yang sesungguhnya kata Olle Turnquist hanyalah ”demokrasi kaum penjahat”. Karena itu, mari melawan!

Zainal Arifin Mochtar Pengajar dan Direktur PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta; Salah Seorang Deklarator Gerakan Rakyat Antimafia Hukum (Geram Hukum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: