Memudahkan Jalan Pemakzulan


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/28/04365758/memudahkan.jalan.pemakzulan

Oleh Refly Harun

Adrenalin ”lawan-lawan” politik pemerintah di DPR mungkin tengah terpacu. Ini gara-gara Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengabulkan pengujian Pasal 184 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD baru-baru ini.

Pasal tersebut berisi ketentuan yang memperberat penggunaan hak menyatakan pendapat, yaitu harus didukung oleh tiga perempat anggota DPR dari tiga perempat anggota DPR yang hadir. Syarat itu bahkan lebih berat dari syarat percobaan pemakzulan (the trial of impeachment) yang ”hanya” mengisyaratkan persetujuan dua pertiga dari dua pertiga anggota DPR yang hadir.

Secara logika, bagaimana mungkin pintu gerbang masuk ke upaya pemakzulan menjadi lebih berat daripada upaya pemakzulan itu sendiri. Ibaratnya, seorang yang baru berniat membunuh dihukum lebih berat dari pembunuh itu sendiri. Hingga titik ini, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat masuk akal dan dapat diterima nalar.

Dua perspektif

Kendati demikian, ada sejumlah catatan atas putusan tersebut, yang bisa diteropong dari dua perspektif, yaitu perspektif positif dan perspektif negatif.

Dari sisi perspektif positif, MK telah meluruskan logika ”bengkok” pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah), yang terlalu bersemangat untuk melindungi presiden dari upaya pemakzulan. Padahal, dengan menggunakan prosedur yang diatur dalam UUD 1945 saja, upaya pemakzulan tidak begitu mudah bisa dilakukan karena harus menghadapi saringan tiga lembaga, yaitu DPR, MK, dan MPR.

Katakanlah saringan pertama dapat dilalui, yaitu persetujuan dua pertiga dari dua pertiga anggota DPR yang hadir, tetapi saringan kedua belum tentu bisa dilewati. Sembilan negarawan di MK tidak akan begitu saja menggunakan logika ”menang voting” di DPR untuk mencari kebenaran material (kebenaran hukum).

Pembuktian di MK haruslah pembuktian hukum. Yang dicari tetaplah kebenaran sejati, kendati waktunya dibatasi 90 hari saja. Terlebih, tiga dari sembilan negarawan di MK adalah orang- orang yang dipilih langsung oleh presiden. Apabila MK menyatakan bahwa pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden tidak terbukti, percobaan pemakzulan berhenti. Dukungan 100 persen dari para anggota DPR sekalipun tak akan ada artinya.

Namun, apabila MK membenarkan pendapat DPR, MPR akan menjadi pintu terakhir untuk menentukan nasib presiden. Di MPR ada 132 anggota DPD yang suaranya bisa jadi sangat signifikan untuk menggagalkan persetujuan dua pertiga dari tiga perempat anggota MPR yang hadir dalam sidang pemakzulan. Terlebih bila sejak awal putusan di DPR dicapai dengan perbandingan ketat (split decision).

Bisa jadi, dalam konteks UUD 1945, mereka yang berpikir tentang upaya pemakzulan dan pihak-pihak yang merasa khawatir presiden dijatuhkan di tengah jalan sama tidak realistisnya. Oleh karena itu, ”kemenangan” tiga anggota DPR plus 17 warga negara di MK bisa jadi hanya suatu kemenangan simbolis. Terlebih, dalam konteks kasus Bank Century, political settlement telah tercapai dengan hengkangnya musuh bersama, yaitu sang menteri keuangan dan terbentuknya Sekretariat Gabungan Koalisi.

Dipandang dari sudut pandang hukum murni, putusan MK sangat bermasalah. MK makin terlihat bernafsu memasuki wilayah yang seharusnya bisa diselesaikan secara politik melalui kebijakan legislasi di DPR. Tiga anggota DPR yang jadi pemohon —Lili Wahid, Bambang Soesatyo, dan Akbar Faizal—sesungguhnya bisa ”kasak-kusuk” agar pasal yang dimohonkan diubah atau dihilangkan dalam proses legislasi.

Pemberian legal standing kepada tiga anggota DPR sangat mengandung celah karena melabrak empat kategori pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK, yaitu perseorangan warga negara (termasuk kelompok orang), badan hukum, lembaga negara, dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Bukan anggota DPR

Anggota DPR tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari empat golongan tersebut. Yang paling dekat adalah kapasitas sebagai warga negara, tetapi dalam putusannya MK secara tegas menyebut hak-hak anggota DPR (bukan lembaga DPR) yang berpotensi dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Artinya, warga negara biasa tentu tidak bisa mendapatkan hak tersebut.

Putusan MK tersebut bisa benar apabila ada pemberian legal standing secara permanen kepada kelompok minoritas di DPR (orang atau fraksi). Kelompok minoritas parlemen sering harus menerima suatu ketentuan undang-undang yang bisa saja melanggar konstitusi, tetapi mereka tidak berdaya menghadang persetujuannya karena kalah suara. Di beberapa negara, kelompok minoritas ini diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang setelah disahkan.

Indonesia bisa saja meniru praktik tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi tirani mayoritas terhadap pembuatan undang-undang karena kelompok minoritas tetap memiliki kontrol dengan cara mengajukan pengujian undang-undang. Dengan catatan, sebelum mengajukan pengujian undang-undang, kelompok minoritas di DPR tersebut telah berupaya maksimal untuk menggagalkan pengesahan undang-undang atau pasal yang dipersoalkan.

Yurisprudensi MK saat ini justru membatasi fraksi atau partai yang ada di DPR untuk mengajukan pengujian undang-undang, dengan alasan mereka terlibat dalam pembuatannya. Hal ini tidak logis karena bisa saja undang-undang justru mengebiri hak dan atau kewenangan DPR sendiri. Ketika bandul kekuasaan bergerak ke otoritarianisme karena penguasaan yang mutlak pemerintah atas parlemen, sangat mungkin ada undang-undang yang justru membatasi kewenangan DPR, terlebih dalam kaitannya dengan mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif.

Pemberian legal standing kepada 17 warga negara terlihat sangat dipaksakan dan terlalu mengada-ada. Pada titik ini, saya jadi teringat pernyataan Ketua MK Mahfud MD ketika sama- sama menjadi panelis talkshow di televisi bahwa dikabulkan atau tidaknya suatu kasus tergantung kemauan hakim. Selalu ada alasan untuk mengabulkan dan selalu pula ada alasan untuk menolak. Pada kasus ini, kemauan hakim adalah mengabulkan permohonan. Pilihan itu sangat rasional karena itulah yang mungkin populer saat ini.

Refly Harun Pengamat dan Praktisi Hukum Tata Negara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: