Lonjakan Penduduk Mengkhawatirkan


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/10/02234295/lonjakan.penduduk.mengkhawatirkan

Senin, 10 Januari 2011 |

Jakarta, Kompas – Kurang diperhatikannya program Keluarga Berencana dalam 10 tahun terakhir mulai ”membawa hasil”. Setiap tahun lahir sekitar 4,5 juta bayi, yang berarti setara dengan jumlah penduduk Singapura atau lebih dari empat kali jumlah penduduk Timor Leste.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2010 mencapai 237,6 juta jiwa atau 3,5 juta lebih dari prediksi sebelumnya. Ledakan jumlah penduduk ini membawa konsekuensi luas, terutama pada kewajiban pemerintah menyediakan pangan, permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas dasar lain yang dibutuhkan masyarakat.

”Kami masih akan menghitung berapa kebutuhan pangan, permukiman, puskesmas, sekolah, dan fasilitas lain yang harus disediakan setiap terjadi penambahan penduduk, misalnya setiap bertambah 1 juta jiwa,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief di Jakarta, Jumat (7/1).

Ketika pemerintah masih akan menghitung dampak lonjakan jumlah penduduk, masyarakat sudah merasakan dampaknya. Kesempatan kerja makin sulit karena persaingan makin ketat, permukiman kumuh meluas, jalan raya makin padat, serta berbagai ekses negatif lainnya.

”Jumlah penduduk yang besar sebenarnya dapat menjadi potensi penggerak ekonomi yang kuat jika penduduknya berkualitas,” ujar peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sukamdi.

Namun, jumlah penduduk yang besar itu tampaknya justru masih menjadi beban pembangunan. Daya saing penduduk Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara Afrika.

Berdasarkan data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), indeks pembangunan manusia Indonesia pada 2010 menduduki peringkat ke-108 dari 169 negara dan posisi keenam di antara negara-negara Asia Tenggara.

Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas hanya 5,7 tahun. Kondisi itu berimplikasi terhadap tingkat pendidikan sekitar 160 juta angkatan kerja Indonesia yang 56 persennya hanya lulusan SD ke bawah.

Distribusi penduduk pun tetap tak merata. Luas Pulau Jawa dan Madura yang kurang dari 7 persen dari luas daratan Indonesia harus menampung 57,49 persen atau sekitar 136 juta jiwa.

Akibatnya, kota-kota di Jawa mengalami kepadatan permukiman dan lalu lintas yang luar biasa. Kualitas hidup masyarakatnya dipastikan rendah dan berbagai persoalan sosial menghadang.

Tengoklah permukiman padat di kawasan Tambora di Jakarta Barat, Cakung di Jakarta Utara, Kramat Pulo di Jakarta Pusat, dan sejumlah kawasan padat lain di Ibu Kota. Sudah menjadi hal lumrah di kawasan tersebut, kamar kontrakan berukuran 3 meter x 3 meter dijejali hingga delapan orang tanpa fasilitas kamar mandi di dalamnya.

Di Cicadas, Jamika, dan Sekeloa, Kota Bandung, Jawa Barat, banyak gang mirip labirin yang menghubungkan rumah-rumah sempit di dalamnya. Sepeda motor bisa masuk gang, tetapi sangat sulit mencari ruang untuk berbalik arah.

KB diabaikan

Jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir dua kali lipat 40-50 tahun sekali. Pada 1930, jumlah penduduk 60,7 juta dan menjadi 119,2 juta jiwa pada 1971. Jumlah ini berlipat dua pada 2010 menjadi 237,6 juta jiwa.

Jika pertumbuhan tak segera dikendalikan, jumlahnya akan berlipat dua lagi menjadi 475 juta jiwa pada 2057.

Laju pertumbuhan penduduk sebenarnya sudah dapat ditekan pada 1970-2000. Namun, sejak awal 2000, pertumbuhan penduduk mulai meningkat lagi.

”Melesetnya proyeksi jumlah penduduk itu sudah diprediksi sebelumnya,” kata Sugiri.

Kondisi itu terjadi karena rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan 15-49 tahun atau disebut angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) 2002-2007 stagnan di angka 2,6. Target TFR pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009 adalah 2,2, tetapi ternyata hanya bisa ditekan hingga 2,3.

Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi mengatakan, jumlah kelahiran pada 2005-2010 sekitar 4,5 juta bayi per tahun. Membengkaknya jumlah penduduk merupakan konsekuensi dari diabaikannya program Keluarga Berencana (KB), khususnya sejak awal dasawarsa lalu. ”KB tak lagi jadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Komitmen politik dan dukungan anggaran pemerintah untuk KB pun anjlok,” katanya.

Kementerian yang menangani kependudukan yang ada pada masa Orde Baru ditiadakan. Saat ini, persoalan kependudukan hanya diatur oleh badan sehingga sulit untuk berkoordinasi langsung dengan kementerian lain.

Sistem penggantian kepemimpinan politik 5-10 tahun membuat pemimpin lebih fokus pada program jangka pendek demi menunjang keberlangsungan kekuasaan. Hal itu tak sejalan dengan hasil dari program kependudukan yang dampaknya baru bisa dirasakan 20-30 tahun kemudian.

Komposisi penduduk

Saat ini penduduk Indonesia didominasi kelompok usia tengah 15-29 tahun dan kelompok usia muda 0-9 tahun. Dominasi kelompok usia tengah merupakan buah dari ledakan penduduk pada 1970-1980, sedangkan dominasi kelompok usia muda akibat kegagalan KB pada awal 2000-an.

Jumlah kelompok usia tua yang berumur di atas 60 tahun juga meningkat. Ini merupakan buah dari meningkatnya harapan hidup dan membaiknya kualitas hidup masyarakat. Namun, kelompok ini rentan terhadap berbagai penyakit. ”Pemerintah perlu segera memikirkan adanya jaminan sosial bagi kelompok usia tua,” kata Sonny.

Membengkaknya jumlah penduduk usia muda dan tua akan memberikan beban berat bagi kelompok usia tengah. Tambahan beban itu terjadi saat mereka sendiri kesulitan untuk menanggung beban hidupnya sendiri.

Meski pemerintah mengklaim angka pengangguran turun, kenyataannya jutaan angkatan kerja tak terserap. Di sisi lain, memburuknya ekonomi masyarakat menyebabkan kasus gizi buruk tak kunjung tertangani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah anak balita berumur 0-59 bulan yang termasuk gizi buruk dan kurang dari 24,66 persen pada 2000, naik menjadi 25,82 persen pada tahun berikutnya, dan menjadi 28,04 persen pada tahun 2005.

Selain gizi buruk, berbagai masalah juga bermunculan saat ini, mulai dari permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, kekurangan pangan, kualitas pendidikan yang buruk, sarana kesehatan yang kurang memadai, merebaknya kriminalitas, hingga kekacauan daftar pemilih pemilu. Hal ini merupakan buah dari kurang diperhatikannya persoalan kependudukan selama ini. (MZW)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: