Dimensi Politiknya Kental


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/03/05292718/dimensi.politiknya.kental

Jumat, 3 Desember 2010 |

Meski Paus Benediktus XVI telah melonggarkan larangan penggunaan kondom untuk ”kasus-kasus khusus” terkait upaya pencegahan dan penyebaran infeksi HIV, tetapi kontrasepsi artifisial dan aborsi tetap merupakan larangan absolut bagi Gereja Katolik.

Dalam buku Light of the World: The Pope, the Church and the Signs of the Times yang tebalnya 219 halaman itu Paus menanggapi pertanyaan wartawan Katolik asal Jerman, Peter Seewald, tentang kondom. Paus mengatakan, kondom bukan solusi moral, tetapi dalam hal pekerja seks komersial, penggunaan kondom dimaksudkan untuk mencegah dan menghambat infeksi HIV. Solusi moral menurut Hukum Gereja adalah kesetiaan, tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan sah, dengan satu istri dan satu suami, atau sama sekali tidak melakukan hubungan seks.

Pernyataan itu berpunggungan dengan pernyataannya setahun sebelumnya saat berkunjung ke Afrika tahun 2009. Waktu itu Paus mengatakan, distribusi kondom akan memperburuk kondisi infeksi di Afrika. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk AIDS (UNAIDS) memperkirakan 22,4 juta orang di Afrika terinfeksi HIV, 54 persen di antaranya perempuan dan infeksi heteroseksual merupakan modus transmisi primer.

Bagi masyarakat non-Katolik, pernyataan Paus itu sebenarnya bukan hal luar biasa. Namun, bagi masyarakat yang menganut agama Katolik, pernyataan itu sangat berarti. Di negara-negara di mana pengaruh Gereja Katolik sangat besar, seperti di Filipina, berbagai peraturan terkait kesehatan reproduksi senantiasa mengacu pada pandangan Paus dan Hukum Gereja.

Pandangan itu pula yang menyebabkan Wali Kota Manila Lito Atienza selama hampir 10 tahun pemerintahannya, sejak awal tahun 1990-an, menutup semua klinik yang memberi pelayanan kesehatan reproduksi, melarang kontrasepsi artifisial—termasuk kondom—atas nama moral dan agama, dan meneror aktivis yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi. Masih kentalnya pandangan moral dan agama akan membuat alotnya pembahasan Reproductive Health Bills (Hukum Nasional mengenai Kesehatan Reproduksi) beberapa bulan ke depan.

Kisi-kisi

Pernyataan Paus tentang kondom sebagai pencegahan infeksi menular seksual dan HIV itu membuka kisi-kisi untuk menggunakan kondom sebagai kontrasepsi buatan.

Seperti dipaparkan Manuel Buencamino dalam ”Thy condom come, thy pill be done…” (Business Mirror, 24/11), hal itulah yang terjadi di 18 negara bagian di Amerika Serikat sampai tahun 1960-an. Saat itu, hukum di negara-negara bagian itu melarang penjualan kontrasepsi, kecuali ”hanya untuk melindungi dan mencegah penyakit”, sebagai cara atau alat terkait ”kesehatan dan kebersihan alat reproduksi perempuan”.

Hal yang sama terjadi di Italia. Menurut hukum di negeri itu keluarga berencana ilegal, tetapi kontrasepsi dapat dibeli untuk ”melindungi terhadap infeksi menular seksual”.

Beberapa pemerintah kota di Filipina, antara lain Quezon City, memiliki ordinansi terkait kesehatan reproduksi dan menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang memadai kepada warganya, juga warga dari daerah lain yang membutuhkan. Semua itu merupakan tanggapan atas laju pertumbuhan penduduk yang melahirkan begitu banyak masalah sosial dan sangat berpotensi membuat beban pemerintah kota bertambah berat.

Kelonggaran terkait kondom secara tak langsung dapat dibaca bahwa pihak Gereja mengakui persoalan sosial yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan mengancam kehidupan keluarga. Meski demikian, Gereja tetap menolak kontrasepsi buatan atas nama perlindungan kehidupan bagi yang belum dilahirkan.

Benturan

Perbenturan antara moral (agama) dan realitas sosial itu juga yang membuat hak-hak atas kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual merupakan wilayah kontestasi politik paling serius. Bahkan, istilah ”hak seksual” dalam berbagai konferensi internasional ditentang banyak negara yang secara politik berpunggungan.

Hal itu terlihat jelas dalam negosiasi dokumen-dokumen penting yang kemudian menjadi landasan perjuangan hak atas kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual sebagai hak asasi manusia, khususnya Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir, tahun 1994 dan Konferensi IV mengenai Perempuan dan Pembangunan di Beijing, China, tahun 1995.

Terlepas dari berbagai pertentangan, aliansi global perempuan berbagai agama dan kebudayaan berhasil memasukkannya ke dalam Pasal 96 Beijing Platform for Action: ”Hak asasi manusia termasuk hak perempuan mengontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab hal-hal terkait dengan seksualitasnya, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari koersi, diskriminasi, dan kekerasan.”

Dimensi politik dalam isu ini sangat kental. Ketika Partai Republik berkuasa di AS, bantuan untuk sektor kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana ke negara berkembang dipangkas habis.

Di Filipina, untuk waktu yang panjang, tak banyak politisi berani memperjuangkan ordinansi tentang kesehatan reproduksi karena khawatir tak boleh menerima komuni dalam ritual misa suci dan ditinggalkan pemilihnya pada pemilihan umum berikutnya. (MH)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: