Menyoraki Politik In/toleransi


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/20/05023699/menyoraki.politik.intoleransi

Sabtu, 20 November 2010 |

BUDIARTO DANUJAYA

Proses komunikasi politik, apalagi dengan sofistikasi kelas tamu negara, barangkali paling cocok dipahami sebagai komunikasi Lacanian par excellence.

Morfem dan fonem sebagai perwujudan kodifikasi pesan pada sebuah komunikasi menjelma menjadi sekat-sekat multitafsir yang tak tereduksikan dalam proses dekodifikasi kembali. Akibatnya, sengaja atau tidak, kita dibuat selalu menyalahpahami dan disalahpahami.

Gamblangnya, laik komunikasi antara calon menantu dan calon mertua. Bukan hanya penuh basa-basi, bersayap-sayap, dan ngalor-ngidul, melainkan juga selalu mengandaikan penambahan, pengurangan, pengubahan, bahkan boleh jadi juga ”pemutarbalikan” maknawi, baik pada sisi pengucap maupun para pengecapnya.

Dalam konteks inilah, pujian atas politik toleransi kita pada pidato ”kebudayaan” Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Universitas Indonesia, dan sebaliknya kecaman atas politik intoleransi kita pada pidato ”politik” Rocky Gerung di TIM pada Rabu (10/11) yang sama, bisa sama-sama tak henti mengundang tempik sorak riuh, padahal bertolak belakang diametral dalam penilaian atas realitas yang sama: politik in/toleransi di negeri ini. Walaupun mungkin sedikit berbeda varian, perspektif dasar keduanya sepertinya juga sama-sama liberal.

Opo tumon?

Toleransi atau intoleransi?

Dalam komunikasi yang lurus-lurus saja, apalagi tulus, paradoks semacam ini lebih mungkin terjadi pada tataran pergunjingan metapolitik ketimbang praksis politik. Gamblangnya, ketika pendekatan persoalan mengandaikan kerangka ideologis, atau doktrin komprehensif apa pun, termasuk agama, yang bertolak belakang.

Tentu saja, pergunjingan in/toleransi galibnya bisa berada pada dua tataran. Pergunjingan mengenai praktik artikulasi in/toleransi terkadang memang melampaui perkara praksis politik, dan hinggap pada lingkup metapolitik. Namun, pergunjingan mengenai praktik in/toleransi jelas seratus persen perkara praksis politik, yang semestinya tak perlu diperumit pergunjingan metapolitik, lantaran sangat ”harfiah” akibat kelewat kasatmatanya.

Diametral ketimbang puja-puji Obama yang mengundang tempik sorak riuh dan pujian banyak pengamat itu, praktik in/toleransi di negeri kita belakangan ini justru sangat menciutkan hati. Bahkan, baru sebulan berlalu kita mencatat adanya pembakaran rumah-rumah ibadah, pemukulan bahkan penusukan orang yang hendak bersembahyang, pertikaian berdarah berbau komunalitas di jalan raya Ibu Kota di tengah siang bolong, serta usulan pemeriksaan keperawanan. Bagaimana kita harus mengartikan segenap perihal itu kecuali sebagai intoleransi agama, etnis, dan gender?

Menerawang lebih jauh, kita bahkan masih banyak berutang penjelasan sehubungan banyaknya praktik politik intoleransi sedasawarsa belakangan ini. Baik sehubungan kerusuhan bermatra etnis dan/atau agama seperti di Poso, Ambon, Kalbar, maupun bermatra rasial laik peristiwa Mei 1998. Belum lagi, kelahiran beratus perda berdimensi agama yang memarjinalkan kaum minoritas agama maupun kaum perempuan.

Bagaimana kita harus mengartikan segenap perihal itu kecuali sebagai ancaman terhadap semboyan negara kita—Bhinneka Tunggal Ika—yang boleh jadi dipuji Obama sekadar lantaran kebetulan serupa dengan E Pluribus Unum yang sempat menjadi semboyan de facto dan tetap tertera pada logo-logo resmi AS itu?

Pujian atau sindiran?

Di era e-news dewasa ini, fakta-fakta aktual semacam itu sangat mudah dijejaki. Atau, setidaknya pasti jauh lebih mudah dijejaki ketimbang informasi mengenai arti Istiqlal maupun keberadaan arsitek beragama lain di balik pembangunan mesjid agung ini, yang terbukti tak luput dari penelusuran para staf Obama.

Karena itu, jangan-jangan proses komunikasi ala Jacques Lacan memang sudah sejak dini bermain di sini. Sorak-sorai riuh itu, jangan-jangan wujud ketakaburan mereka yang merasa gamblang memahami pidato Obama sebagai pujian, padahal justru dimaksudkan sebagai sindiran untuk anamnesis. Sindiran akan pentingnya ”mengenang kembali” semboyan penting yang telah menjadi lampau dan samar-samar dalam imajineri kolektif kita sebagai bangsa: Bhinneka Tunggal Ika.

Atau, jangan-jangan para pengamat kita yang justru salah memahami pesan tempik sorak itu. Jangan-jangan, para penyorak itu justru sangat memahami pentingnya anjuran politik anamnesis itu untuk mengatasi amnesia kolektif kita atas makna konstitutif paham keberagaman dalam historisitas eksistensial bangsa kita ini. Jadi, mereka justru menyoraki mereka-mereka yang selama ini tak menghargai konstitutivitas kebhinnekaan kita dan bahkan menganggap paham keberagaman sebagai ancaman.

Tentu saja, dalam perspektif Lacanian, memang dimaksudkan atau tidak, sengaja atau tidak, pesan juga bisa kembali kepada pemesan. Jacques Ranciere dengan jeli menggambarkan betapa proses Lacanian semacam inilah yang bekerja di balik kelahiran hak ikut campur dalam perkara kemanusiaan (right to humanitarian interference). (Slavoj Zizek: 2005) Gamblangnya, hak antarnegara untuk ikut mencampuri perkara pelanggaran HAM yang ditimbulkan intoleransi semacam itu. Praanggapan di baliknya, masyarakat yang dicampuri justru akan mendapatkan manfaat; katakanlah, kemajuan dalam penegakan HAM bagi segenap warganya.

Bagi Ranciere, lantaran hak untuk memperjuangkan HAM yang ”dikirimkan bersama makanan dan baju bekas” dianggap tak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak penerima, maka hak tersebut ”kembali kepada pengirim” dan menjadi hak untuk ”ikut campur” demi memperjuangkan HAM.

Kira-kira inilah logika komunikasi di balik penyerbuan AS ke Afganistan, yang sebelumnya tak henti-henti dibantu AS, termasuk dalam persenjataan, guna mengakhiri pendudukan Uni Soviet di sana. Lelah tak digubris berpesan, membuat pemesan menjalankan sendiri pesannya. Bantuan bertiwikrama jadi ancaman.

Boleh jadikah pujian itu semacam kebijakan soft power ala Obama? Ataukah, justru sindiran terselubung sebagai perwujudan modus lunak penerapan hak campur tangan di atas? Wallahualam bissawab. Betapapun, tentunya kita cukup maklum bahwa penerapan soft power sekalipun, dalam kancah politik praktis tetaplah tidak mungkin seideal bayangan pengusungnya, Joseph S Nye (2004). Ini lantaran politik galibnya adalah relasi kuasa; adalah percaturan kepentingan para pihaknya.

Oleh karena itu, bagi kewarasan proses demokratisasi kita sendiri, yang lebih penting kita renungkan dan saksamai kembali adalah, sesungguhnya apakah pujian atau sindiran yang mendapatkan tempik sorak riuh itu? Pun, apakah toleransi atau intoleransi yang sesungguhnya sedang riuh mereka soraki?

BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik dan Diskursus Ideologi, Departemen Filsafat FIB UI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: