Campur Tangan dan Cuci Tangan


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/20/02553541/.campur.tangan.dan.cuci.tangan

Sabtu, 20 November 2010 |

Andi Suruji

Jika kondisi pasar valuta menunjukkan tanda- tanda ketidakberesan, otoritas moneter selalu campur tangan. Manakala nilai tukar suatu mata uang terus merosot, rupiah misalnya, padahal tidak ada faktor fundamental yang mendukung tren kemerosotan itu, biasanya bank sentral melakukan langkah persuasi terlebih dahulu.

Tindakan persuasif itu biasanya dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi terkini perekonomian yang sesungguhnya. Kondisi perekonomian merupakan salah satu dasar pergerakan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Di luar itu, faktor lain yang biasa memengaruhi pergerakan kurs adalah munculnya spekulasi dari pelaku pasar. Uang kini bukan lagi semata alat bayar, tetapi uang sudah juga menjadi komoditas yang diperdagangkan. Uang membeli uang.

Jika memang tidak ada dasar secara ekonomi maupun untuk spekulasi, tapi mata uang terus merosot di pasar valuta, di sanalah ruang dan momentum bagi bank sentral untuk ikut campur tangan di pasar, walaupun pasar punya mekanismenya sendiri. Itulah sebabnya kita sering mendengar istilah bank sentral melakukan intervensi.

Intervensi bukanlah sesuatu yang haram. Intervensi atau campur tangan memang bisa berkonotasi dua, yakni baik dan buruk. Namun, bagi bank sentral, mengintervensi pasar umumnya bertujuan baik, yakni melindungi segenap kepentingan nasional, kepentingan perekonomian secara umum, yang berarti memproteksi kesejahteraan rakyat.

Jika ada kekacauan di pasar, otoritas moneter dengan tanggung jawab moralnya, diminta atau tidak, diimbau atau tidak, wajib mengambil langkah cepat dan tepat sesuai kebutuhan, seperti intervensi pasar dengan segala konsekuensinya. Salah satu konsekuensi bagi otoritas moneter dari langkah mengintervensi pasar ialah ongkos dari operasi moneter yang harus dibayar untuk memproteksi kepentingan nasional, menjaga pasar agar tetap berlangsung tertib, wajar, dan transparan.

Analogi campur tangan atau intervensi di pasar valuta itu sejatinya berlaku pula di wilayah lain, seperti dalam ranah penegakan hukum, supaya hukum dan keadilan tetap tegak sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

Dalam bukunya, Clintonomic$, Jack Godwin mengingatkan petuah Adam Smith (1723-1790), filsuf Skotlandia dan penulis Wealth of Nation yang terkenal. Godwin mengutip Smith bahwa tiga tugas dasar pemerintahan adalah pertahanan, keadilan, dan pekerjaan umum. Hal itu, menurut Godwin, berarti pemerintah harus melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan asing; memelihara suatu sistem hukum dan tatanan publik untuk melindungi setiap anggota masyarakat dari anggota masyarakat lainnya; dan membangun infrastruktur publik untuk mempermudah perdagangan, pendidikan, dan layanan lainnya yang bermanfaat tetapi belum tentu mendatangkan keuntungan.

Siapa yang dimaksud pemerintah dalam konteks Adam Smith tersebut? Tentu saja mereka yang memegang kekuasaan untuk memerintah. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri pembantunya. Jelas mereka bertanggung jawab atas terciptanya tatanan hukum, penegakan hukum, terutama rasa keadilan masyarakat.

Betapa terlukanya rasa keadilan masyarakat ketika menyaksikan Gayus Tambunan, terdakwa kasus korupsi dan pemberian keterangan palsu terkait dugaan mafia pajak dan mafia hukum, bebas pelesiran menonton pertandingan tenis di Bali, keluar masuk rumah tahanan sesukanya. Sementara pencuri kakao, pencuri jemuran, karena ketidakberdayaannya dalam segala hal, harus mendekam di penjara pengap tanpa peluang menghirup udara luar penjara sebebas Gayus.

Ketika tatanan hukum sudah kacau balau, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kian jeblok, tentu pihak yang harus tampil mengangkat kembali rasa percaya publik, menertibkan kembali tatanan hukum yang kacau, adalah mereka yang mendapat mandat dan kepercayaan masyarakat. Mereka yang terpilih secara mayoritas luar biasa besar dalam pemilihan umum, kecuali kalau perangkat teknologi perhitungan suara di komisi pemilihan umum memang rusak sehingga ada kandidat yang mendapat suara hampir tidak masuk akal.

Karena itu, aneh rasanya jika ada yang menyatakan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi untuk menata kembali karut-marutnya sistem hukum dan tatanan sosial. Padahal, untuk menegakkan hukum, menata sistem hukum dan tatanan sosial, itulah hakikat kita berdemokrasi, yang antara lain memilih presiden.

Memang proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan presiden karena itu wilayah otoritas yudikatif. Jelas salah jika presiden meminta majelis hakim meringankan hukuman seseorang yang sedang dituntut sepuluh tahun penjara misalnya.

Namun, kalau menertibkan jaksa, polisi, hakim, untuk terciptanya tatanan sosial yang baik, tegaknya hukum dan keadilan, tentu merupakan tanggung jawab presiden.

”Misalnya lembaga tersebut terbelenggu oleh kondisi yang sudah tertanam di sana, Presiden bisa memberi instruksi. Itu bukan intervensi, melainkan instruksi di lingkungan eksekutif,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

Kalau tanggung jawab itu diingkari, berarti bukan karena menghormati kewenangan yudikatif, tetapi mau cuci tangan. Jadi, campur tangan dan cuci tangan itu memang beda tipis…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: