Dana Global, “Erupsi” Krakatau, dan GWM


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/08/03172216/dana.global.erupsi.krakatau.dan.gwm

Senin, 8 November 2010 |

A TONY PRASETIANTONO

Otoritas moneter kita (Bank Indonesia) dihadapkan pada dilema dalam pengelolaan modal global. Di satu pihak, kita diuntungkan oleh derasnya arus modal asing jangka pendek. Ini konsekuensi dari kombinasi (a) stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia dengan (b) kekhawatiran perekonomian negara-negara maju (AS, Eropa, dan Jepang), yang diduga akan mengalami double dip recession (resesi jilid kedua, sesudah resesi sebelumnya mereda).

Derasnya dana dari investor global yang memburu saham dan surat berharga pemerintah menyebabkan cadangan devisa melonjak menjadi 91,8 miliar dollar AS. Sangat mungkin akhir 2010 cadangan devisa kita tembus 100 miliar dollar AS. Kian besarnya cadangan devisa menyebabkan rupiah terus menguat di sekitar Rp 8.900 per dollar AS. Ini menguntungkan. Penguatan rupiah ikut memberi andil terhadap stabilitas harga, yang berarti tekanan inflasi bisa dikurangi.

Namun, di sisi lain, dana asing juga bukannya tanpa masalah. Ketika investor asing berbelanja saham di bursa efek, memang menggembirakan. Akhir pekan lalu indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus rekor baru 3.650. Sangat mungkin pada akhir tahun IHSG bakal melampaui 4.000. Namun, jika IHSG terlalu tinggi, berlebihan, juga berpotensi menyebabkan ”gelembung finansial” (economic bubble), yang rawan terkoreksi tajam. Gelembung bisa meletus.

Momentum memanasnya bursa saham yang sebenarnya menjadi salah satu dasar munculnya kritik terhadap harga saham perdana Krakatau Steel, yang ditetapkan pemerintah Rp 850 per lembar saham. Padahal, harga indikatif berdasarkan book building di kisaran Rp 800 hingga Rp 1.150 per lembar.

Kalau saja pemerintah memilih harga moderat, ditambah dengan mempertimbangkan fakta bahwa pasar modal kita sedang menemukan momentum positifnya, sebenarnya sangat masuk akal jika dipilih harga Rp 1.000 per lembar. Itu karena pada level ini investor masih berpeluang mendapatkan keuntungan Rp 150 per lembar ketika harga di putaran berikutnya (saham dijual kembali) mencapai Rp 1.150 per lembar.

Selain membandingkan harga saham produsen baja lain yang setara, pemerintah mestinya juga mempertimbangkan faktor bergairahnya (bullish) pasar modal kita yang digerakkan oleh antusiasme investor global.

Sayang, pemerintah bersikap konservatif menentukan harga Rp 850 per lembar, yang berarti mendekati batas bawah Rp 800. Ini seolah mengabaikan aspirasi gambaran umum bursa efek kita yang sedang bergairah. Bahkan, bursa efek Indonesia salah satu yang tumbuh tercepat di dunia. Mestinya momentum ini dimanfaatkan untuk memasang harga Krakatau Steel di level yang pantas.

Memang tidak usah memilih harga Rp 1.150 karena berarti tidak memberi ruang insentif bagi investor. Harga yang terlalu tinggi juga sulit dijaga keberlanjutannya. Namun, harga yang terlalu konservatif juga tidak menunjukkan visi yang jelas, mau ke mana arah privatisasi BUMN kali ini? Sekadar menguntungkan investor, emiten (perusahaan), atau pemilik perusahaan, yang berarti pemerintah?

Menurut saya, semua pihak harus untung: pemerintah, Krakatau Steel, dan investor. Pada level harga sekitar Rp 1.000, saya duga semua pihak akan gembira. Namun, tatkala pembentukan harga perdana Krakatau Steel cenderung ”berat” ke arah investor, yang terjadi adalah menuai kontroversi. Kontroversi ini kira-kira bisa diibaratkan erupsi Gunung Merapi yang kini sedang giat ”mengamuk”.

Kembali ke soal melimpahnya dana asing jangka pendek di Indonesia. Sisi negatifnya adalah, jika suatu saat terjadi instabilitas domestik, dana-dana tersebut akan ditarik pemiliknya untuk diungsikan ke tempat yang aman. Bisa di negara-negara maju, bisa di negara-negara berkembang lain yang sedang tumbuh pesat (emerging markets). Oleh karena itu, kita harus melakukan berbagai upaya agar dana asing tersebut kerasan.

Imbal hasil (yield) atau suku bunga tinggi merupakan salah satu daya tarik utama investasi asing portofolio di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga acuan BI Rate menjadi krusial. Keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI Rate 6,5 persen sudah tepat. Pada level ini dana asing tak akan kabur meski laju inflasi 2010 sekitar 6 persen. Berarti, jarak antara ekspektasi inflasi dan BI Rate sudah sangat tipis. Namun, sejauh BI Rate masih lebih tinggi dari ekspektasi inflasi, rasanya investor asing belum akan kabur dari Indonesia.

Sementara itu, BI terus berupaya mendorong bank untuk melakukan ekspansi kredit. Ini perlu karena kredit yang sudah disetujui bank tetapi belum terealisasi (undisbursed loan) saat ini mencapai rekor di atas Rp 500 triliun. Ini jelas bukan situasi industri perbankan yang sehat.

Salah satu upaya BI adalah menaikkan giro wajib minimum (GWM), yaitu sejumlah dana bank umum yang wajib disimpan di BI. Tujuannya, agar jika sewaktu-waktu nasabah menarik dananya, sudah tersedia di rekening BI. GWM dinaikkan dari 5 persen menjadi 8 persen. BI tak memberi bunga atas simpanan wajib ini. Situasi ini diharapkan mendorong bank umum untuk menaikkan kreditnya. Apakah ini akan efektif?

Belum tentu. Meski menyimpan likuiditas di BI dalam bentuk GWM tidak diberi bunga, tidak berarti bank umum akan serta-merta mau mendorong kreditnya. Masalahnya, ekspansi kredit akan memberi bank beban risiko. Semakin agresif bank mencairkan kredit, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Bank yang kini dituntut kian berhati-hati biasanya berpikir ulang untuk tak secara gegabah mendorong kreditnya.

Meski demikian, kebijakan GWM masih bisa dipahami ketika BI mencoba melakukan absorpsi terhadap likuiditas yang dianggap berlebih. Namun, masalahnya, bisa jadi bank-bank umum akan mengompensasikan ”kesempatan yang hilang” ini dengan menaikkan suku bunga kreditnya. Tentu saja ini bukan respons kebijakan yang kita inginkan.

Inilah dilema kebijakan moneter-perbankan. Tidak ada kebijakan yang steril dari dampak negatif. Tiap kebijakan mengandung risiko dampak negatif, sekecil apa pun. Untuk meminimalkannya, BI bisa menjalankan kebijakannya secara bertahap. Misalnya, janganlah GWM diubah drastis dari 5 persen menjadi 8 persen. Pada tahap pertama GWM cukup dinaikkan jadi 7 persen. Jika terbukti aman, baru dinaikkan lagi menjadi 8 persen.

Pengalaman selama ini menunjukkan, kebijakan yang terlalu drastis sering direspons berlebihan sehingga malah kontraproduktif. BI perlu senantiasa mewaspadainya.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: