Perdagangan Versus Koordinasi Macet


Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/03/03095567/perdagangan.versus.koordinasi..macet

Rabu, 3 November 2010 |

Oleh Stefanus Osa

Satu tahun kinerja Kementerian Perdagangan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode lima tahun kedua dicapai dengan sebuah keberhasilan. Di atas kertas, hasil Trade Expo Indonesia 2010 melampaui target, dengan total transaksi 369,3 juta dollar AS atau Rp 3,3 triliun.

Transaksi yang diperoleh dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-25 itu sedikit menjadi angin segar di tengah kecemasan pelaku industri yang mesti bersaing dengan produk asing, terutama China, pasca-diberlakukannya secara luas Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Tahun 2010 memang menjadi sangat fenomenal. Tanpa sebuah kesiapan yang matang, kehadiran ACFTA menjadi momok bagi pengusaha. Ada yang bersikap dingin, tapi ada juga yang berharap bakal ada peluang. Besarnya jumlah penduduk China bisa menjadi peluang bagi penyebaran aneka produk Indonesia ke pasar China.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah membuktikan. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diajak mengikuti Forum Bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Shanghai dan Nanjing pada 26-31 Juli 2010.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, ”Perspektif Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China selama ini hanya memperlihatkan prospek peluang bisnis bagi industri besar, sementara sektor UKM selalu dipandang lemah. Inilah saatnya membuktikan UKM Indonesia bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan China.”

Dan terbukti. Seorang Lusi Efriani, pengusaha arang batok kelapa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, langsung mendapatkan pesanan luar biasa besar. ”Ini peluang sangat besar. Saya tidak bisa sendirian memenuhi order ini. Butuh kerja sama antardaerah. Apalagi, pihak China itu bukan hanya meminta arang batok asalan, tetapi juga menantang untuk bisa memenuhi permintaan activated carbon sebanyak 1 juta ton,” ujar Lusi.

Sebuah perusahaan China memesan 1 juta ton arang batok dari UKM Indonesia. Inilah saatnya UKM menangkap peluang dengan bersatu memenuhi permintaan yang bernilai sekitar Rp 2,7 triliun.

Bahasa kecemasan

Di balik itu, tak sedikit yang merasa cemas. Maraknya produk China menjadi alasan kuat untuk menggugat pemberlakuan ACFTA. Perlu menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan China.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, selama delapan bulan terakhir (2010), neraca perdagangan Indonesia surplus 10,9 miliar dollar AS atau naik 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Produk nonmigas mencatat surplus 11,4 miliar dollar AS.

Selama periode Januari-Agustus 2010, total ekspor mencapai 98,7 miliar dollar AS atau naik 40,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Total ekspor nonmigas mencapai 81,7 miliar dollar AS atau naik 36,25 persen dibandingkan Januari-Agustus 2009.

Kinerja impor nonmigas selama tahun 2004-2008 naik rata-rata 26,5 persen per tahun. Produk yang diimpor didominasi bahan baku/penolong dan barang modal.

Sementara itu, impor nonmigas selama Agustus 2010 turun 4,8 persen menjadi 10 miliar dollar AS dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, dibandingkan Agustus 2009, impor naik 22,3 persen. Proporsi impor bahan baku/penolong selama Januari-Agustus 2010 naik dari 71 persen menjadi 73 persen atau senilai 63,9 miliar dollar AS.

Dalam laporannya, Kementerian Perdagangan mencatat bahwa perkembangan ekspor dan impor Indonesia-China untuk kelompok barang modal terus naik. Impor barang modal dari China naik dari 7 persen tahun 2005 menjadi 32 persen tahun 2009. Sementara pangsa barang konsumsi justru turun dari 20 persen menjadi 11 persen.

Hal yang sama terjadi pada ekspor barang modal Indonesia ke China yang naik meskipun masih didominasi oleh bahan baku/penolong.

RUU Perdagangan

Alasan ACFTA inilah yang juga akhirnya menggiring anggota Komisi VI DPR untuk menagih Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Tiga bulan menjelang akhir tahun 2010, draf RUU Perdagangan nyatanya belum juga selesai.

Anggota Dewan menuduh terjadi kelemahan koordinasi di tingkat kementerian. Sampai-sampai, ada sejumlah anggota Dewan yang memberikan batas toleransi sampai akhir tahun 2010. Jika gagal, Dewan akan mengambil inisiatif penyusunan RUU Perdagangan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu secara diplomatis mengatakan, ”Kami memahami dinamika perdagangan perlu diatur dalam undang-undang induk terkait perdagangan. Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menyelesaikannya, lebih cepat lebih baik.”

Mari mengaku tidak ada kendala dalam penyusunan RUU itu. Bukan pula ada kendala koordinasi, melainkan ada kompleksitas permasalahan. Ini terkait dengan lintas sektoral ataupun keharusan sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Masalah kebijakan Kementerian Perdagangan pun membuktikan perlunya koordinasi yang matang. Ini terlihat ketika Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2010 tentang aturan importasi barang jadi.

Minimnya sosialisasi menyebabkan salah tafsir di kalangan dunia usaha. Bahkan, pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik Permendag ini yang muncul di tengah kecemasan dunia usaha soal ACFTA.

Apabila koordinasi dengan Kementerian Perindustrian baik, khususnya untuk penerbitan revisi ataupun peraturan baru, kebijakan semacam itu tidak akan menuai kontroversi.

Pada dasarnya, Permendag No 39/2010 telah mengakomodasi kepentingan industri untuk melakukan importasi produk jadi. Ini dilakukan dalam rangka penetrasi pasar awal (uji coba) serta adanya intra-trade antara produk lokal dan produk luar dengan merek yang sama.

Kebijakan Permendag ini tampaknya perlu disosialisasikan dengan lebih benar dan tepat. Jika perlu, seperti dilakukan Kementerian Perindustrian, Permendag ini diberikan contoh riil. Impor mobil sedan dari Thailand diizinkan sejauh untuk melengkapi produk lain.

Contoh lain, permintaan televisi 40 inci dari dalam negeri harus diimpor karena produksi televisi di dalam negeri baru mencapai ukuran 34 inci.

Ada hal yang dilupakan dan perlu jadi pelajaran bagi jajaran hukum di Kementerian Perdagangan: Permendag ini perlu prosedur operasional standar yang mengatur batasan jenis produk yang selektif, batasan waktu pelaksanaan, serta pengendalian yang melibatkan instansi teknis.

Intinya, perkuat koordinasi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: